DIALOGIS.CO – Dunia usaha perhotelan di Kalimantan Timur mendapat angin segar setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencabut larangan penggunaan hotel sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan kedinasan. Keputusan ini disambut positif oleh berbagai kalangan, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menilai pencabutan larangan tersebut sebagai langkah bijak dan adaptif terhadap situasi ekonomi di daerah. Menurutnya, sektor perhotelan sempat terpukul cukup keras sejak larangan diberlakukan, khususnya hotel-hotel yang selama ini sangat bergantung pada kegiatan instansi pemerintah.
“Ini kabar baik bagi pelaku usaha lokal. Pemerintah pusat akhirnya merespons kebutuhan riil di lapangan, terutama untuk sektor yang ikut menopang pemulihan ekonomi daerah,” ujarnya.
Sarkowi juga mengakui bahwa larangan sebelumnya dimaksudkan untuk efisiensi anggaran. Namun dampaknya tidak kecil—banyak hotel mengalami penurunan pendapatan hingga harus merumahkan karyawan.
Dengan dibukanya kembali ruang kerja sama antara pemerintah dan hotel, Sarkowi mendorong agar dunia usaha cepat beradaptasi dengan pola baru pengadaan kegiatan.
“Hotel harus bisa menawarkan layanan dan tarif yang kompetitif. Pemerintah tetap butuh efisiensi, tapi kerja sama yang saling menguntungkan tetap bisa dilakukan,” katanya.
Lebih lanjut, Sarkowi menekankan pentingnya penggunaan kebijakan ini secara proporsional. Ia berharap instansi tidak sekadar kembali menggelar rapat di hotel tanpa mempertimbangkan efektivitas kegiatan dan kontribusi pada pemulihan ekonomi lokal.
“Kita ingin hotel tidak hanya jadi tempat pertemuan, tapi juga bagian dari ekosistem produktif daerah. Kolaborasi yang sehat dan akuntabel itu penting,” jelasnya.
Selain berdampak pada hotel, kebijakan ini juga dinilai sebagai peluang untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan sektor swasta lokal secara umum. Menurut Sarkowi, keputusan Kemendagri harus dijadikan momentum untuk membangun tata kelola anggaran yang lebih berdampak secara langsung kepada masyarakat.
“Bukan hanya soal anggaran yang berputar, tapi tentang membangun ekosistem usaha daerah yang kuat dan mandiri,” pungkas Sarkowi. (Adv/Ina)
