DIALOGIS.CO – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, baru-baru ini mengeluarkan kebijakan yang memberikan harapan baru bagi warga Kaltim yang tengah berada di luar daerah, dengan membuka akses layanan kesehatan gratis berbasis KTP Kaltim. Namun, kebijakan tersebut dinilai perlu didukung kesiapan data dan administrasi yang matang.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menyambut baik kebijakan tersebut, terutama bagi kalangan mahasiswa dan pekerja asal Kaltim yang tengah merantau. Namun ia mengingatkan bahwa keberhasilan program akan sangat bergantung pada akurasi data dan keselarasan administrasi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan.
“Program ini tentu patut diapresiasi, tapi jangan sampai niat baik justru menimbulkan kebingungan atau celah penyalahgunaan jika data peserta tidak diperbarui secara berkala,” tegasnya.
Sarkowi mengungkapkan, dari hasil evaluasi bersama BPJS Kesehatan yang dilakukan DPRD selama ini, masih banyak ditemukan keluhan masyarakat terkait pelayanan, bahkan di dalam wilayah Kaltim sendiri. Ia khawatir, perluasan jangkauan layanan lintas provinsi akan menambah kompleksitas tanpa strategi yang komprehensif.
“Kalau pelayanan dalam daerah saja belum sempurna, kita harus ekstra hati-hati saat memperluas ke luar daerah. Harus ada peta jalan yang jelas,” imbuhnya.
Politisi asal Golkar tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi lintas OPD agar data kepesertaan BPJS, distribusi anggaran, dan alur layanan dapat berjalan efisien. Ia juga menekankan perlunya evaluasi fiskal karena anggaran tahun ini masih disusun berdasarkan RPJMD pemerintahan sebelumnya.
“Gubernur baru akan punya ruang penuh mengatur anggaran pada 2026. Jadi di tahun berjalan ini, kita mesti realistis melihat kemampuan fiskal,” ucap Sarkowi.
Ia berharap kebijakan ini tidak hanya menjadi upaya populis yang menyasar simpati publik, tetapi benar-benar menyasar perbaikan sistemik terhadap akses dan kualitas layanan kesehatan.
“Yang paling utama adalah rasa aman dan kepastian layanan. Kalau itu terjamin, kebijakan ini akan menjadi warisan positif bagi pemerintahan sekarang,” pungkasnya. (Adv/Ina)
