DIALOGIS.CO – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus mendorong peningkatan kesadaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengelola dan mengoptimalkan pendapatan daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menegaskan bahwa pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat terwujud jika daerah memiliki sistem pengelolaan keuangan yang kuat, baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah.
Dalam Forum Lintas Daerah untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang digelar oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar pada Jumat (14/3), Sunggono mengingatkan pentingnya keseimbangan antara belanja daerah dan pendapatan yang dihasilkan.
Ia menyebut bahwa selama ini, banyak OPD yang masih lebih fokus pada pengeluaran anggaran tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap pemasukan daerah.
“OPD harus memiliki pola pikir yang lebih luas. Jangan hanya melihat anggaran sebagai sesuatu yang harus dihabiskan, tetapi bagaimana belanja yang dilakukan dapat menciptakan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi daerah,” ujar Sunggono.
Ia menjelaskan bahwa banyak potensi pendapatan yang bisa dimaksimalkan jika strategi pengelolaannya dilakukan dengan lebih cermat. Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah pajak daerah, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Menurutnya, kedua sektor ini masih memiliki peluang besar untuk meningkatkan pendapatan daerah jika dilakukan pembaruan dan validasi data secara berkala.
Selain pajak, pemanfaatan aset daerah juga menjadi salah satu strategi yang tengah didorong oleh Pemkab Kukar.
Sunggono menyoroti beberapa aset yang sebelumnya terbengkalai, seperti Gedung Putri Karang Melenu dan kolam renang daerah.
Melalui evaluasi dan perbaikan yang dilakukan pemerintah daerah, aset-aset tersebut kini kembali berfungsi dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus berkontribusi terhadap pendapatan daerah.
“Kami tidak ingin ada aset daerah yang dibiarkan terbengkalai tanpa pemanfaatan yang jelas. Oleh karena itu, saya meminta seluruh OPD untuk lebih proaktif dalam mengidentifikasi dan mengelola aset yang ada. Jika dikelola dengan baik, aset ini bisa menjadi sumber pemasukan tambahan bagi daerah,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sunggono juga membahas peluang pendapatan dari sektor digital, khususnya infrastruktur kabel optik.
Ia menyayangkan bahwa perencanaan yang kurang cepat membuat peluang tersebut lebih dulu dimanfaatkan oleh pihak swasta.
Ke depan, Pemkab Kukar berencana lebih sigap dalam mengidentifikasi peluang ekonomi digital agar daerah tetap mendapatkan manfaat dari perkembangan teknologi.
“Saat ini kita berada di era digital, dan seharusnya daerah bisa mendapatkan manfaat lebih dari infrastruktur digital seperti kabel optik. Namun, karena kita kurang sigap dalam perencanaannya, peluang ini lebih dulu dimanfaatkan oleh pihak swasta. Ke depan, kita harus lebih cepat dan strategis dalam mengelola infrastruktur teknologi agar daerah bisa mendapatkan tambahan pendapatan dari sektor ini,” tegasnya.
Dengan strategi yang lebih inovatif dan pendekatan yang terukur, Pemkab Kukar optimistis dapat meningkatkan kemandirian fiskal dan memastikan pembangunan daerah berjalan secara berkelanjutan.
Sunggono berharap agar OPD semakin aktif dalam mengembangkan strategi yang tidak hanya berorientasi pada belanja, tetapi juga mampu menciptakan sumber pendapatan baru yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah. (Adv/fk)
