DIALOGIS.CO – Forum Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Marangkayu memanfaatkan momen silaturahmi bersama Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Rp50 juta per-RT.
Pertemuan yang berlangsung Selasa (26/8/2025) itu juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar), Arianto, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menampung langsung suara masyarakat.
Dalam forum tersebut, para perwakilan RT secara terbuka menyampaikan sejumlah usulan, mulai dari peningkatan alokasi pembangunan fisik, penambahan insentif bagi kelompok kerja (Pokja), hingga percepatan pencairan dana agar tidak membebani pengurus RT. Mereka juga berharap jenis kegiatan yang dibiayai dapat lebih bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan warga di lapangan.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menyambut baik seluruh masukan tersebut. Ia menegaskan bahwa evaluasi dari RT menjadi bagian penting dalam penyempurnaan program yang kini meningkat menjadi Rp150 juta per-RT melalui skema Kukar Idaman Terbaik.
“Kami tampung semua aspirasi, dan itu akan menjadi bahan evaluasi untuk menyusun juknis program Rp150 juta per-RT. Prinsipnya, program ini harus lebih baik dari sebelumnya,” ujarnya.
Sementara itu, Kadis DPMD Kukar Arianto menegaskan bahwa pelaksanaan program tetap akan diarahkan pada tujuan utama, yaitu pemberdayaan masyarakat.
Ia menjelaskan, meski sebagian RT masih berfokus pada pembangunan fisik, sumber pendanaan lain sebenarnya sudah tersedia untuk sektor tersebut, seperti ADD maupun dukungan dari perangkat daerah teknis.
“Dana RT difokuskan pada kegiatan pemberdayaan, baik untuk pemuda, perempuan, maupun kelompok masyarakat lainnya. Sasarannya diarahkan pada layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial,” jelas Arianto.
Ia juga mengingatkan bahwa kendala pencairan dana sering kali dipicu oleh laporan pertanggungjawaban (SPJ) yang belum rampung.
“Kegiatan baru bisa dijalankan setelah dana tersedia. Kalau SPJ belum selesai, otomatis pencairan juga tertunda,” tambahnya.
Ke depan, Arianto berharap proses administrasi di tingkat desa bisa lebih tertib dan efisien agar program berjalan lancar.
“Kalau semua tertib administrasi, manfaat program akan lebih cepat dirasakan masyarakat,” tutupnya. (Adv/fk)
