DIALOGIS.CO – Di tengah kerapuhan infrastruktur akibat ancaman banjir dan keterbatasan anggaran, Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Subandi, menyoroti pentingnya percepatan pembangunan jalan menuju Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto. Menurutnya, jalan tersebut bukan sekadar urat nadi mobilitas, tetapi juga bagian dari sistem vital daerah dalam menghadapi situasi darurat.
“Bandara itu titik strategis. Kalau aksesnya lumpuh saat bencana, kita kehilangan jalur evakuasi dan distribusi. Ini harus jadi prioritas, bukan ditunda-tunda,” ujar Subandi tegas.
Ia menyayangkan mandeknya proyek Jalan Ring Road IV yang seharusnya menjadi penghubung utama ke bandara, dan menilai kebijakan penundaan dengan dalih efisiensi anggaran sebagai langkah keliru yang bisa berakibat fatal.
“Memangkas anggaran boleh, tapi jangan sampai proyek yang berhubungan langsung dengan keselamatan dan kesiapsiagaan justru dikorbankan. Ini menyangkut nyawa dan logistik masyarakat,” ungkapnya.
Subandi juga menyinggung kondisi jalan poros Samarinda–Bontang yang kerap tergenang banjir, sebagai bukti nyata lemahnya ketahanan infrastruktur transportasi di Kaltim. Jika akses ke bandara terputus, maka daerah akan kesulitan dalam merespons kondisi darurat seperti bencana alam atau krisis kesehatan.
“Evakuasi medis, pengiriman logistik, bahkan bantuan nasional sangat tergantung pada akses udara. Kita tidak boleh meremehkan fungsi jalan ke bandara dalam konteks kebencanaan,” tambahnya.
Selain Ring Road IV, Subandi menyoroti minimnya kemajuan jalur alternatif dari wilayah Sambutan yang dirancang Pemkot Samarinda. Dengan alokasi anggaran pemeliharaan jalan hanya sekitar Rp28 miliar untuk tiga wilayah, ia menyebut kemampuan UPTD Wilayah II sangat terbatas dalam memastikan infrastruktur tetap layak pakai.
“Alat berat terbatas, SDM terbatas, anggaran juga pas-pasan. Bagaimana bisa kita bicara kesiapan? Ini bukan lagi soal kelancaran lalu lintas, tapi soal ketahanan sistem,” katanya.
Dengan situasi tersebut, Subandi meminta Pemerintah Provinsi Kaltim untuk segera mengevaluasi ulang skala prioritas pembangunan. Ia mendorong agar proyek-proyek akses bandara tidak dipandang sebagai proyek fisik semata, melainkan sebagai infrastruktur esensial dalam sistem tanggap darurat dan ketahanan daerah.
“Jalan ke bandara adalah simbol kesiapan Kaltim menghadapi bencana, menjaga ekonomi tetap bergerak, dan membangun kepercayaan publik. Jangan tunggu krisis terjadi baru kita bergerak,” pungkasnya. (Adv/Ina)
