DIALOGIS.CO – Seiring dengan pesatnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menuju era Superhub, perhatian terhadap pemberdayaan warga lokal kembali disuarakan dari gedung parlemen daerah. Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Syarifatul Sya’diah, menegaskan bahwa kesiapan sumber daya manusia (SDM) lokal harus menjadi pondasi utama dalam menghadapi transformasi ekonomi dan sosial yang akan terjadi.
Menurutnya, proyek besar yang menjadikan IKN sebagai pusat pertumbuhan nasional tak boleh meninggalkan masyarakat asli Kalimantan Timur sebagai penonton di tanahnya sendiri.
“Kalau SDM lokal tidak disiapkan secara serius, maka yang terjadi hanya ketimpangan. Pekerjaan ada, tapi justru diisi oleh orang dari luar,” ungkapnya.
Syarifatul menyoroti bahwa keberadaan proyek-proyek strategis nasional harus disambut dengan strategi pendidikan dan pelatihan vokasi yang menyeluruh dan kontekstual. Ia menyambut baik program pendidikan gratis dari Pemprov Kaltim mulai 2025, namun mengingatkan bahwa kebijakan ini harus diimbangi dengan peningkatan kualitas kurikulum dan koneksi langsung ke dunia kerja.
“Gratis itu baru pintu masuk. Pertanyaannya, apakah lulusan kita siap bersaing di sektor-sektor strategis seperti logistik, teknologi, dan konstruksi? Jangan sampai pendidikan gratis tapi tidak berkualitas,” katanya tegas.
Ia juga mendorong agar pemerintah dan sektor swasta membangun ekosistem pelatihan kerja yang inklusif, memberi ruang bagi pemuda lokal tidak hanya sebagai pekerja kasar, tetapi juga berkembang sebagai tenaga ahli, teknisi, bahkan pemimpin di proyek pembangunan.
“Kita perlu dorong afirmasi bagi tenaga kerja lokal. Ada insentif bagi perusahaan yang rekrut, latih, dan promosikan warga Kaltim. Bukan sekadar jadi tenaga kontrak tanpa masa depan,” ucapnya.
Syarifatul juga mewanti-wanti bahwa ketimpangan sosial akibat eksklusi warga lokal bisa menjadi benih konflik di kemudian hari. Menurutnya, pembangunan yang sukses bukan hanya soal angka investasi atau pencapaian fisik, tapi sejauh mana masyarakat sekitar merasa dilibatkan dan diuntungkan.
“Kalau hanya megah dari luar, tapi rakyat tidak menikmati, itu bukan pembangunan. Itu kegagalan yang tertunda,” tandasnya.
DPRD Kaltim, lanjutnya, akan terus mendorong agar IKN dan proyek Superhub bukan hanya simbol kemajuan, tapi juga wadah keadilan sosial dan penguatan kapasitas lokal.
“Momentum ini harus dimanfaatkan. Jangan sampai kita hanya jadi penonton di panggung sendiri,” tutup Syarifatul. (Adv/Ina)
