DIALOGIS.CO – Maraknya fenomena buzzer dan perdebatan panas di media sosial turut menjadi sorotan Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis. Ia menilai, suara netizen di dunia maya perlu dipandang sebagai bentuk aspirasi dan kritik publik yang semestinya diterima dengan bijak.
Menurut Ananda, selama suara tersebut datang secara organik dari masyarakat dan bukan hasil rekayasa kelompok tertentu, maka hal itu adalah bagian dari demokrasi yang sehat. Ia mengimbau agar pemerintah tidak alergi terhadap kritik yang muncul di media sosial.
“Netizen itu ya masyarakat. Jadi selama kritik yang disampaikan datang dari warga secara nyata dan bukan berdasarkan informasi yang katanya-katanya, maka jadikan itu sebagai saran dan kritik yang membangun,” ujarnya.
Ia menegaskan pentingnya membedakan antara buzzer yang dibuat dengan narasi yang tumbuh dari keresahan publik secara alami. Kritik yang disampaikan warga secara organik, menurutnya, harus menjadi bagian dari proses evaluasi dan refleksi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Kalau buzzernya organik, artinya berasal dari masyarakat, maka saran, masukan, dan kritikan itu wajib kita dengar dan respon dengan baik. Itu bagian dari semangat membangun bersama,” imbuhnya.
Ananda juga mengajak semua pihak untuk melihat media sosial tidak hanya sebagai ruang yang memicu kegaduhan, tetapi sebagai wadah dialog antara pemerintah dan masyarakat. Ia menekankan pentingnya menjaga etika dalam berkomunikasi, namun tetap membuka ruang terbuka bagi aspirasi publik.
“Kritik itu penting. Asalkan disampaikan secara sehat, santun, dan berbasis fakta, tentu harus kita terima. Pemerintah harus siap mendengar,” tandasnya.
Ia berharap fenomena buzzer di media sosial bisa dijadikan refleksi kolektif, bukan justru memecah belah opini publik. Menurutnya, kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah melalui komunikasi dua arah yang sehat akan membawa Kaltim menuju tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan partisipatif. (Adv/Ina)
