DIALOGIS.CO – Puluhan mahasiswa dan masyarakat Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Pertamina Hulu Sanga-Sanga (PHSS) Regional 3 di Balikpapan, Senin (6/1/2025).
Aksi ini dipimpin oleh Presiden Mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), M. Ibnu Ridho, dengan fokus mendesak nasionalisasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Ridho menyatakan bahwa keterlibatan perusahaan lokal sangat penting untuk memastikan hasil pengelolaan SDA memberi manfaat langsung bagi rakyat Indonesia.
“Kami mendorong BUMN dan BUMD menjadi prioritas dalam pengelolaan SDA, khususnya sektor hulu migas, demi mendukung kemandirian energi nasional,” jelas Ridho.
Menurut Ridho, pengelolaan SDA oleh perusahaan asing cenderung menimbulkan ketergantungan pada teknologi dan tenaga kerja asing.
Ia menambahkan bahwa keterlibatan asing sering kali membatasi peran perusahaan lokal yang hanya menjadi subkontraktor, tanpa mendapatkan keuntungan yang signifikan.
“Penguasaan kontrak migas oleh perusahaan asing membawa risiko kebocoran ekonomi dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan SDA. Ini berdampak pada kesejahteraan rakyat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” tegasnya.
Ridho menggarisbawahi pentingnya penguatan BUMN dan BUMD dalam sektor migas. Selain meningkatkan kapasitas nasional, langkah ini dinilai strategis untuk mengurangi dominasi asing di sektor energi.
“Kita ingin memastikan bahwa hasil eksploitasi SDA benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Ridho.
Selain itu, ia menyerukan transparansi dalam proses tender dan pengalokasian kontrak untuk mencegah praktik yang merugikan perusahaan lokal.
“Transparansi ini penting agar pengelolaan SDA tetap berada dalam kendali nasional, tanpa intervensi asing,” tambahnya.
Aksi ini mencerminkan suara masyarakat yang menginginkan perubahan mendasar dalam pengelolaan SDA.
Ridho menyebutkan bahwa mereka akan terus memperjuangkan nasionalisasi SDA sebagai langkah untuk mempertahankan kedaulatan ekonomi Indonesia.
“Kita tidak hanya bicara soal kemandirian energi, tetapi juga tentang keadilan bagi masyarakat lokal yang seharusnya menjadi prioritas dalam pengelolaan SDA,” pungkas Ridho. (Fk)
